Rembang – RSUD dr. R. Soetrasno Rembang menggelar kegiatan sosialisasi bertema “Perlindungan Hukum terhadap Rumah Sakit dan Tenaga Kesehatan (Implementasi Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit)” yang berlangsung di aula rumah sakit, Rabu (7/5/2026).
Kegiatan ini diikuti oleh jajaran manajemen, tenaga kesehatan, serta pegawai rumah sakit sebagai upaya meningkatkan pemahaman mengenai aspek hukum dalam pelayanan kesehatan.
Acara diawali dengan sambutan Direktur RSUD dr. R. Soetrasno Rembang yang menyampaikan pentingnya pemahaman regulasi bagi seluruh tenaga kesehatan dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat. Dalam sambutannya, direktur dr. Samsul Anwar, MM., menegaskan bahwa perlindungan hukum menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan yang profesional, aman, dan berorientasi pada keselamatan pasien.
“Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh tenaga kesehatan dan pegawai rumah sakit dapat memahami hak, kewajiban, serta batasan hukum dalam memberikan pelayanan kesehatan sehingga pelayanan dapat berjalan optimal dan sesuai regulasi,” ujarnya.
Setelah sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi oleh pakar hukum kesehatan, DR. Abd. Mun’im, S.Pd., S.H., M.H., CPM. Dalam pemaparannya, narasumber menjelaskan implementasi Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, termasuk perlindungan hukum bagi rumah sakit dan tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas pelayanan.
Materi yang disampaikan meliputi hak dan kewajiban tenaga kesehatan, tanggung jawab rumah sakit, penanganan sengketa medis, hingga pentingnya dokumentasi pelayanan sebagai bentuk perlindungan hukum.
Kegiatan berlangsung interaktif dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara peserta dan narasumber. Para peserta tampak antusias menggali berbagai persoalan hukum yang kerap ditemui dalam praktik pelayanan kesehatan sehari-hari.
Melalui kegiatan ini, RSUD dr. R. Soetrasno Rembang berharap seluruh tenaga kesehatan semakin memahami aspek legal dalam pelayanan sehingga dapat memberikan pelayanan yang profesional, humanis, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
